Jakarta, Kompas - Komitmen Platform for Action yang menjadi deklarasi hasil Konferensi Dunia IV tentang Perempuan di Beijing pada 1995 hingga kini tidak kunjung tuntas diwujudkan. Bahkan, 12 bidang kritis persoalan perempuan yang tertuang dalam Deklarasi Beijing seakan terlupakan karena pemerintah disibukkan dengan pencapaian target Sasaran Pembangunan Milenium atau MDG, komitmen internasional yang disepakati di PBB tahun 2000.

”Pemerintah perlu diingatkan kembali untuk memenuhi komitmen Deklarasi Beijing itu. Rekomendasi kami ini dibawa ke sidang ke-54 Komisi Status untuk Perempuan di PBB, 2-13 Maret ini,” kata Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartikasari, Kamis (4/3) di Jakarta.

Padahal, lanjut Dian, pemenuhan ke-12 bidang kritis persoalan perempuan justru akan bisa mendorong pencapaian target MDG. Platform for Action merupakan cetak biru yang menjadi panduan untuk melakukan aksi bagi kemajuan perempuan di dunia. Di dalamnya terkandung strategi dan langkah yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, kesempatan kesehatan, pendidikan, tindak kekerasan terhadap perempuan, dampak konflik bersenjata, akses dan partisipasi perempuan dalam proses produksi, dan berbagai masalah lainnya.

Direktur Eksekutif Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PKM) Titik Hartini menekankan, target-target MDG sebenarnya banyak yang tidak tercapai meski pemerintah beberapa kali menyatakan sebaliknya. Anggaran penanggulangan kemiskinan yang dikucurkan pemerintah cukup besar, tetapi kenyataannya hanya menurunkan angka kemiskinan sekitar 1 persen.

Target-target pengentasan masyarakat dari kemiskinan yang tidak tercapai itu, kata Muhammad Firdaus dari Asosiasi Pendamping Perempuan Pengusaha Kecil (Asppuka) terjadi karena program-program pengentasan orang miskin dan pemberdayaan masyarakat dibuat tanpa dicari akar persoalannya. (LUK)