Kompas , Rabu 18 Mei 2005

INTISARI pemberian otonomi luas kepada daerah di antaranya untuk memacu kemandirian, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Semangat itu tentu dimulai dari rumah tangga sebagai bagian terkecil masyarakat. Dalam konteks keswadayaan itu, kelompok Simpan Pinjam Perempuan Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, bisa menjadi contoh.

"Kegiatan kami baru berjalan sepuluh bulan. Tetapi dengan modal sedikit, usaha kami berjalan dengan baik," ujar Sahnim, Ketua Simpan Pinjam Perempuan (SPP) "Kelompok Petani Kecil" Desa Montong Are. SPP itu mendapat modal dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebesar Rp 5 juta. Kini SPP beranggotakan 19 orang, antara lain pedagang bakulan, pemilik kios, penjual telur asin, dan lainnya.

Dari dana itu, setiap anggota bisa meminjam Rp 500.000 dengan bunga 2,5 persen dicicil 10 bulan, Rp 65.000 per bulan-simpanan pokok Rp 50.000, bunga Rp 12.500, dan tabungan Rp 2.500. Saat ini dana pengembalian berjumlah Rp 2 juta, bunga pinjaman Rp 500.000-Rp 300.000 adalah hak kelompok, Rp 200.000 untuk operasional Unit Pengelola Kegiatan.

Aset itu menunjukkan kepatuhan dan kelancaran usaha mereka. Sahnim misalnya, memproduksi telur asin dua kali seminggu, sekali produksi 250 butir. Telur mentah dibeli Rp 850, setelah diasinkan dijual Rp 1.000 sehingga ada keuntungan Rp 150 per butir, atau Rp 300.000 sebulan. Kini Sahnim kerepotan memenuhi permintaan karena pasokan itik seret-sebab beternak itik dilakukan secara musiman.

Saat ini Sahnim kewalahan menjawab permintaan karena pasokan telur itik berkurang menyusul beternak itik dilakukan secara musiman oleh warga desa itu. Sahnim akhirnya berlangganan dengan peternak luar desanya. Dari produk telur Sahnim bisa menabung untuk keperluan sekolah untuk seorang anaknya.

Memang belum semua anggota kelompok kebagian pinjaman modal usaha. Namun sikap terbuka mengelola manajemen keuangan, kompetisi yang sehat, keberpihakan atau siapa yang dimaksud dengan orang miskin dan layak dibantu, tercipta di kelompok ini, karena usaha yang dipilih, jumlah dan pergiliran pinjaman ditentukan sesuai kebutuhan riil dan kesepakatan bersama, kata Sahnim.

GAMBARAN seperti itu terindikasi pula pada kelompok Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) ?Pade Girang?, Dusun Peresak Barat, Desa Karang Bayan, Lombok Barat. "Dulu anggota kami ada 44 orang, tapi sekarang tinggal 25. Sisanya berhenti, karena sering menunggak cicilan, akhirnya malu bergabung," kata Dian Mariani, sang ketua tentang terbangunnya budaya malu.

Kelompok Pekka itu beranggotakan janda yang bercerai atau ditinggal mati suami, perempuan lajang yang kedudukannya selaku kepala rumah tangga, meski ada juga perempuan bersuami, yang karena suaminya cacat tubuh tidak mampu bekerja.

Perihal janda sebagai anggota kelompok itu, Dian Mariati, Ketua Pekka ?Pade Girang?, Dusun Peresak Barat, mengatakan, kecuali merupakan syarat, juga disebabkan terjadinya pernikahan usia dini. "Kadang-kadang belum tamat SD, anak-anak perempuan di sini sudah menikah," ucapnya. Dalam persepsi masyarakat setempat, perempuan yang menikah di atas 20 tahun dianggap sudah tidak laku. Karena belum dewasa secara psikis, tidak jarang pernikahan berakhir dengan perceraian. Itu terlihat dari empat dusun di Desa itu: Dusun Karang Bayan dan Berembeng Timur tercatat masing-masing 22 janda, selain Dusun Peresak Timur dan Peresak Barat masing-masing 25 janda.

Setelah bercerai, janda itu hidup bersama orang tuanya dan anak hasil perkawinannya, sekaligus menjadi tulang punggung perekonomian keluarga. Segmen kerja yang didapat adalah buruh tani, buruh pemecah batu, atau sama dengan sumber penghidupan kalangan lelakinya yang menjadi buruh tani, penyakap (peternak yang memelihara sapi, kerbau, kambing milik orang lain).

Melihat ?keunggulan? para janda yang berupaya melepaskan diri dari borgol kemiskinan itu, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat melakukan pendidikan dan pelatihan yang sasarannya untuk menciptakan kemandirian ekonomi seperti usaha simpan-pinjam, arisan, pengajian dan kegiatan ekonomi produktif lainnya. Jepang sebagai anggota Bank Dunia, menjadi penyandang dana mereka. "Kalau di daerah lain dua tahun baru dicairkan, kami baru berjalan setahun, dananya sudah diberikan," ucap Dian soal lembaganya yang berjalan efektif Juni 2003.

Kelompok ini dimulai dengan kegiatan simpan pinjam. Anggota menyerahkan iuran Rp 2.000 per bulan dan simpanan pokok Rp 4.000, dan Oktober 2004 total simpanan yang dihimpun Rp 1.423.000. Bersamaan dengan itu Bank Dunia mengucurkan dana Rp 50 juta. Dari total dana, Rp 10 juta di antaranya diarahkan untuk bea siswa bagi lima siswa SD (Rp 3.285.000) selama setahun. Kemudian Rp 585.000 untuk biaya pengobatan anggota yang sakit. Kelompok juga menyediakan Rp 2.805.000 untuk makanan sehat bagi keluarga berupa beras (5 kg), mi instan dan telur (10 butir) per bulan.

Kelompok itu juga punya sebidang kebun (1,27 ha), ditanami kemiri, pohon aren, kelapa, mangga, rambutan, jambu mete dan sejenisnya. Kebun itu digadai pemiliknya sebesar Rp 14.500.000 selama dua tahun. Selama proses gadai berjalan kelompok memungut hasilnya. Uang gadai kembali sesuai jumlah semula bila masa gadai berakhir. Hasil penjualan produksi tanaman kebun itu menjadi pemasukan kas kelompok yang jumlahnya Rp 1.193.000 periode Desember 2004-April 2005. Ada pula kebun (35 are) yang digadai pemiliknya Rp 15 juta kepada Pekka, yang ditanami durian, jeruk, manggis, duku, belinjo dan lainnya. Dari dana Bank Dunia itu, Pekka juga membangun balai pertemuan semi permanen Rp 2,5 juta.

Kiprah ibu rumah tangga dan para janda itu mungkin masih belum apa-apa. Namun seperti kata Dian, ?Apa yang kami perbuat cuma dilandasi semangat dan kejujuran", adalah pondasi kuat menuju kemandirian, sekaligus hakekat dan nyawa otonomi daerah. (RUL)