Sumber: Hukum Online

Saksi ahli menekankan konstitusi melindungi pemodal dalam negeri sementara pemerintah membiarkan investor asing masuk dalam beragam usaha, Menyitir pidato Hatta, pemerintah menyatakan Indonesia anti kapitalisme tapi tidak anti modal. 

Kompas , Rabu 18 Mei 2005

INTISARI pemberian otonomi luas kepada daerah di antaranya untuk memacu kemandirian, partisipasi, dan pemberdayaan masyarakat. Semangat itu tentu dimulai dari rumah tangga sebagai bagian terkecil masyarakat. Dalam konteks keswadayaan itu, kelompok Simpan Pinjam Perempuan Desa Montong Are, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, bisa menjadi contoh.

Berangkat dari problematika Perempuan Usaha Kecil yang cukup kompleks, hendaknya pemerintah, LSM, dan masyarakat bersinergi untuk memecahkan persoalan strategism prakte klasik dan yang dalam mencari solusi, dan klasik dari PUK.

“Saya undang perwakilan Ibu-Ibu untuk datang ke Jakarta dan kita duduk bareng-bareng untuk mendiskusikan masalah yang dihadapi PUK. Kalau perlu saya akan antar Ibu-Ibu ke departemen atau institusi yang bersangkutan,” kata Menneg PP, Sri Redjeki Sumaryoto dalam acara Jambore PUK Se-Jawa. Sungguh di luar dugaan para peserta yang kebanyakan perempuan paruh baya dan pelaku usaha di sektor informal. Sebuah angin segar sekaligus menentramkan hati para perempuan desa yang mulai belajar mengerti akan “kesetaran” untuk memperjuangkan ekonomi dan keadilan gender.

 Sumber: www.bisnis.com

Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) mengindikasikan terjadinya praktik waralaba yang tidak murni atau melenceng pada sejumlah perusahaan ritel, apotek, produsen barang konsumen, dan produsen jamu.